Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan kritik terkait pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka dalam dugaan suap dan perbuatan merintangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Hasto mengklaim memiliki rekaman video yang bisa membongkar keburukan pejabat. MAKI mendesak agar Hasto menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, menyatakan kepercayaannya bahwa rekaman tersebut mungkin memiliki kaitan dengan kekuasaan dan penting untuk diketahui oleh KPK. Ia menekankan agar video tersebut setidaknya disampaikan kepada KPK dan idealnya bisa menjadi bukti dalam penyelidikan kasus korupsi, baik yang terjadi di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan.
Boyamin menambahkan bahwa jika video tersebut terbukti memuat informasi serius dan bukan hanya gertakan semu, maka video tersebut seharusnya diserahkan tidak hanya kepada KPK, tetapi juga kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Hal ini diperlukan agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti informasi dalam video tersebut secara profesional.
Lebih lanjut, Boyamin menekankan bahwa kepentingan publik harus menjadi prioritas dan penegakan hukum tidak boleh dianggap remeh. Ia juga menyatakan harapannya agar video atau dokumen apapun yang dimaksud Hasto diserahkan kepada pihak berwenang sebagai bagian dari bukti penting dalam kasus yang bisa terkait dengan korupsi.
Di sisi lain, juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengomentari situasi Hasto dengan menolak anggapan bahwa Hasto panik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Guntur juga membahas mengenai isu tiga periode dan menyatakan bahwa Hasto memiliki rekaman video terkait yang akan diungkap. Ia menuduhkan bahwa ada permainan politik di balik penanganan kasus ini dan menyebutkan keterlibatan petinggi negara dalam proses tersebut.
Selain itu, Guntur menyinggung adanya rekaman video lain yang disebut-sebut memiliki implikasi besar, di mana salah satu video ini terkait dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Video ini diklaim memperlihatkan potensi kriminalisasi dengan penyalahgunaan aparatur negara demi kepentingan politik.
Menurut Guntur, pengetahuan Hasto tentang rahasia-rahasia yang melibatkan mantan petinggi negara menjadi faktor penting yang bisa membawah dampak signifikan dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia.